Ali Abd. Raziq lahir pada 1888 dari keluarga kaya. Ayahnya, Hassan Abdel-Razek, adalah seorang pemilik pertanian besar dan, pada tahun 1907, merupakan salah satu pendiri Partai Umma. Saudaranya, Mustafa Abd al-Rizq , seorang filsuf terkenal, belajar di Universitas Al-Azhar di bawah pembaharu terkenal Muhammad Abduh.

Raziq kemudian menerima gelar alimnya di Al-Azhar pada tahun 1911. Pada tahun 1912, ia pergi ke Universitas Oxford untuk belajar ilmu ekonomi dan politik, tetapi ia kembali ke Kairo pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama.

Kembali di Al-Azhar pada tahun 1915, ia juga menjadi qadi (hakim agama) di Mansoura . Ali menjadi terkenal karena bukunya Islam dan Yayasan Pemerintahan ( Al-Islam Wa Usul Al-Hukm ), diterbitkan pada tahun 1925, dan Konsensus dan Hukum Islam ( Al-Ijma´ Fi Ash-Shari’ah Al-Islamiyyah ).

Ia pernah menjadi menteri wakaf di pemerintahan Mesir sehingga harus rela kehilangan posisinya sebagai sarjana dan ahli hukum di Al-Azhar, namun sejarah mencatat bahwa Raziq juga pernah dipercaya menjadi rektor Al-Azhar. Raziq meninggal pada tahun 1966.

Ali Abd. Raziq merupakan salah satu pemikir yang penuh kontroversi, dalam karyanya Ia mengklaim bahwa di dalam Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang bersifat baku. Hal tersebut disebabkan baik Al-Qur’an maupun hadits tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dasar yang dapat dijadikan sebagai argumen mengenai wajibnya terbentuk pemerintah Islam.

Kehadiran Nabi saw. menurut Raziq semata-mata membawa risalah dan bukan untuk membentuk negara dan Nabi Saw. Menjadi kepala negara hanyalah kebetulan sejarah. Raziq bersikukuh bahwa Nabi tidak pernah berusaha mendirikan negara ataupun pemerintahan. Dia adalah utusan pembawa risalah dan bukan pemimpin politik.

Secara politik Islam tidak memiliki doktrin yang mengikat atau memaksa pengikutnya untuk bergabung dan terikat dalam satu kesatuan komunitas politik tertentu sehingga umat Islam bebas dalam menentukan sikap politik masing-masing.

Menurut Raziq Islam tidak menawarkan bentuk pemerintahan ideal, sehingga wajar jika realitas sejarah politik umat Islam selalu berbeda dari waktu ke waktu.

Raziq memperkuat argumentasi dengan menengok kembali sejarah pengangkatan dan pemilihan pemimpin sejak era Khulafaur Rosyidin hingga dinasti dinasti yang lahir setelanya memiliki bentuk dan corak yang berbeda sesuai dengan keadaan dan kondisi di tempat masing-masing.

Di dalam buku Al Islam wa Ushul Hukm Raziq mempertanyakan hal-hal pokok seputar pemerintahan Islam di antaranya

1. Apakah kekhalifahan memang diperlukan ?
2. Apakah memang ada sistem pemerintahan yang Islami ?
3. Bagaimana cara pengangkatan Khalifah
Dst…

Meskipun menolak sistem pemerintahan kekhilafahan, Raziq tidak memungkiri bahwa kekuasaan politik memang diperlukan adanya meskipun tidak dalam bentuk khusus sebagaimana khilafah.

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk rezim atau pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin menurut persyaratan yang dibuat oleh sistem itu sendiri. Islam justru memberi kita kebebasan untuk membentuk negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi di sekeliling kita dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.

Meskipun ditentang oleh banyak kalangan pada masanya hingga hari ini, namun pemikiran Ali Abd. Raziq masih relevan untuk terus dikaji mengenai konsep serta sistem pemerintahan Islam yang wacana tersebut terus bergulir dalam kajian pemikiran hubungan antara agama dengan negara terutama bagi mereka yang getol dengan ide menegakkan Khilafah

Wallahu ‘alam

Cabang Godo, 11 Desember 2018


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *